Berita

Yogyakarta (05/08). Rentannya Kab. Gunungkidul  terhadap bencana kekeringan yang hampir selalu terjadi saat musim kemarau panjang menyebabkan berbagai permasalahan. Salah satu diantaranya yaitu krisis air bersih yang bisa melanda hampir setengah dari wilayah Kab. Gunungkidul. Layanan PDAM yang menjadi andalan masyarakat, sayangnya, hanya mampu menjangkau sebagian wilayah karena terhalang kondisi topografi setempat.

Hadirnya SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum/ Air Bersih) Pedesaan berbasis komunitas masyarakat yang didukung dengan pendanaan dari Satuan Kerja pada Kementerian PU-PR, menjadi salah satu solusi permasalahan ini. Namun masih banyak yang harus dilakukan untuk menjadikan Gunungkidul merdeka dari krisis air bersih.

Upaya Balai Pengembangan Jasa Konstruksi Membumikan Layanan Klinik Konstruksi

Untuk mengatasi permasalahan ini, Tim Klinik Konstruksi Balai Pengembangan Jasa Konstruksi (Balai PJK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas PUP-ESDM) DIY secara langsung turun ke desa - desa di Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pendampingan/ asistensi teknis, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mengeluarkan berbagai uneg-uneg-nya terkait berbagai permasalahan infrastruktur yang ada.

Bertempat di kediaman salah satu pengurus PAMDes Tirta Widada, Bapak Mukhlis, di RT 01/ RW 1 Padukuhan Selorejo, Desa Sodo, Kec. Paliyan, Kab. Gunungkidul, sebanyak 25 orang peserta yang terdiri dari unsur masyarakat perwakilan SPAMDes Kec. Paliyan, Kec. Playen, Kec. Patuk, Kec. Wonosari, Kec. Nglipar, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kab. Gunungkidul, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3AKBPMD) Kab. Gunungkidul, Water Plan Community (WPC) DIY, dan PAMMASKARTA (Paguyuban Masyarakat Air Minum Yogyakarta) Kab. Gunungkidul mengikuti kegiatan ini.

Hadir sebagai narasumber yaitu Bapak Budi Prastowo, ST., selaku Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi Balai PJK DIY, Bapak Valentinus Fredy Guling, M.Si. yang merupakan tenaga ahli dalam bidang Teknik Sumber Daya Air, dan Teknik Bendungan Besar serta Ibu Erina Cahyaningsih, S.H., yang merupakan perwakilan PAMMASKARTA Kab. Gunungkidul.

Dalam sesi diskusi muncul berbagai pertanyaan, diantaranya terkait proses sertifikasi bagi tenaga konstruksi dan permasalahan terkait target program air bersih di Kab. Gunungkidul.

Menanggapi berbagai permasalahan ini, Budi menanggapi bahwa sertifikasi merupakan hal yang wajib diikuti pekerja konstruksi. Manfaat dari sertifikasi yang bisa didapatkan sangat banyak. Diantaranya yaitu untuk meningkatkan kompetensi keterampilan kerja yang bisa berpengaruh pada pendapatan tenaga kerja konstruksi.

“Pekerja konstruksi yang bersertifikat memiliki ‘nilai jual’ yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki sertifikat karena sertifikat yang didapatkan bersifat global. Hal ini akan memudahkan tenaga kerja untuk bersaing dengan tenaga kerja konstruksi dari luar daerah bahkan luar negeri. Apalagi dengan adanya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi untuk harus bersertifikat.” jelas Budi.

Terkait proses sertifikasi, Balai PJK memiliki tim pelaksana yang bekerjasama dengan Asosiasi untuk penyelenggaraannya. Terdapat tiga cara melakukan sertifikasi, yaitu langsung di lokasi proyek (tim datang ke lokasi konstruksi), secara mandiri (tim bekerjasama dengan asosiasi), dan yang terakhir menggunakan Mobile Training Unit (MTU – sertifikasi keliling di kab/ kota).

“Pelaksanaan sertifikasi ditingkat kabupaten/ kota, bisa melalui fasiltasi Dinas PUP-KP Kabupaten/ Kota. Bisa dengan secara bersama – sama membentuk kelompok seperti paguyuban tukang (lingkup desa atau pedukuhan), setelah mencapai kuota minimal (sekitar 30 orang) kemudian bisa mengajukan permohonan fasilitasi sertifikasi ke Dinas PUPRKP Kabupaten/ Kota masing-masing.” lanjut Budi.

Air Sumber Kehidupan…

Selain permasalahan terkait sertifikasi, permasalahan terkait air bersih juga menjadi uneg-uneg masyarakat Kab. Gunungkidul. Mengatasi permasalahan ini memang bukan hal yang mudah. Harus dilaksanakan secara bertahap melalui proses yang panjang. Dan tentunya diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mengatasi permasalahan ini.

Pendampingan lanjutan untuk mengetahui secara spesifik permasalahan yang menjadi penyebab SPAM belum terkelola dengan baik sangat diperlukan. Setelah mengetahui penyebab yang menjadi permasalahan baru bisa dicarikan solusinya.

“Terkait berbagai permasalahan yang mungkin muncul jika bendungan dibangun, solusinya adalah dengan melakukan pengawasan secara kontinu, mulai dari awal hingga akhir proses pengerjaan bendungan, bahkan sampai saat pengelolaan bendungan nantinya. Masayarakat harus ikut serta dalam proses pengawasan.”Fredy menyampaikan.

Adanya pendampingan masyarakat melalui Klinik konstruksi ini diharapkan dapat membuat peserta memahami permasalahan SPAMDes  di Kab. Gunungkidul dan keterpaduannya dengan sanitasi. Sehingga masyarakat mampu merumuskan solusi dari berbagai permasalahan yang ada dengan berbagi pengalaman pengelolaan antar peserta. Selain itu, masyarakat yang masih bertanya – Tanya terkait peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan SPAMDes di Kabupaten Gunungkidul bisa memahaminya dan tidak lagi berprasangka buruk terhadap pemerintah.

Kegiatan ini ditutup oleh perwakilan SPAMDes Tirta Widada dan diakhiri dengan membagikan CD berisi video animasi pengelolaan air bersih produksi Balai PJK DIY. (dv)