Berita

Setiap kegiatan tender proyek di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Dep.PU) wajib melibatkan kontraktor kecil. Meski aturannya jelas seperti itu, namun prinsip-prinsip seperti profesional dan kompeten harus menjadi acuan utama. Prinsip ini hendaknya juga dipegang teguh oleh asosiasi yang bernaung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) yang telah berkiprah selama 50 tahun.

Hal itu diutarakan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gapensi 2009 yang digelar Senin di Jakarta (1/6). “Hukumnya wajib bagi pemenang tender untuk merangkul kontraktor kecil. Silahkan melaporkan, bila kebijakan kami belum dilaksanakan di lapangan,” ujar Menteri PU.

Menurut Djoko Kirmanto, pangsa pasar luar negeri khususnya negara timur tengah sangat terbuka lebar kepada para kontraktor dalam negeri termasuk kontraktor menengah. Dijelaskan, selama ini proyek konstruksi di timur tengah (Abu Dhabi, Qatar, Oman, Dubai) hanya digarap oleh kontraktor besar seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Djoko menyebut kontraktor Wijaya Karya dapat proyek besar di Aljazair.

”Selagi prinsip profesional dan kompeten kita pegang. Kontraktor nasional akan diminati oleh pangsa konstruksi timur tengah. Kami berharap anggota Gapensi yang menggarap proyek di bawah 1% masuk kesana,” harap Djoko.

Menteri PU juga menyatakan, pihaknya akan terus mendorong penggunaan komponen produk konstruksi dalam negeri sesuai amanat Inpres No. 2 tahun 2009 tentang penggunaan produk dalam negeri. Ditegaskan, pihaknya berupaya menghindari penggunaan produk impor, selama materialnya tersedia di dalam negeri. Djoko juga berharap, dalam kondisi ekonomi di luar negeri belum pulih, produk dalam negeri seharusnya bisa menjadi andalan untuk pembangunan di Indonesia.

Diakui Menteri PU, terkadang ada proyek yang mengharuskan menggunakan produk impor misalnya di jembatan Suramadu. Itu terjadi karena permintaan pihak investor selaku penyandang dana. Kondisi seperti ini diakui sulit untuk dihindari. Menurutnya, sepanjang dapat diaplikasikan di lokasi, tidak terlalu mahal dan menyerap banyak tenaga kerja (padat karya), material impor dapat dimaklumi, tambahnya. Lebih jauh dikatakan, banyak teknologi konstruksi karya anak negeri seperti cakar ayam, sosrobahu, dan sarang laba-laba yang terbukti handal tidak kalah dengan teknologi dari luar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gapensi, Soeharsojo berjanji pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan produk-produk (material) dalam negeri. Seperti halnya Menteri PU, Soeharsojo juga menilai penggunaan produk lokal dalam negeri secara otomatis dapat menyokong peluang tenaga kerja yang pada akhirnya ikut mendorong sektor riil.

Ditegaskan, saat ini Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 4,4 persen di tengah kondisi ekonomi luar negeri yang belum membaik. Sementara negara tetangga (Malaysia dan Singapura) masih mengalami minus. Menurutnya, produk konstruksi kita selain terbukti cukup berkualitas dan murah. Peluang ini tentu saja bisa dimanfaatkan para kontraktor kita dengan seoptimal mugnkin.

Krisis ekonomi global saat ini tidak tertutup kemungkinan berdampak pada penurunan proyek konstruksi khususnya dari kalangan swasta. Imbas dari krisis juga membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam mempertahankan pasar dan memperburuk prospek usaha. Dampaknya, perusahaan mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran pinjaman kepada pihak ketiga.

”Kami prediksikan penurunan konstruksi sektor swasta sekitar 16% dari total proyek Rp 168,3 Triliun. Prosentasenya, bila tahun lalu 56% menjadi 40%,” tegas Ketua Umum BP Gapensi..

Soeharsojo menambahkan UU Jasa Konstruksi dan PP nya bertujuan dunia konstruksi nasional lebih profesional dalam standar kompetensi setara dengan standar internasional. Gapensi berharap peningkatan pelayanan terhadap kompetensi ke depan semakin baik .

Dana stimulus yang disiapkan untuk Departemen teknis Rp 6,6 triliun. Dana itu sebagian besar akan disalurkan melalui Satuan Kerja di daerah-daerah termasuk untuk Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), ujar Menteri PU. Setiap kegiatan termasuk pembangunan infarastruktur fisik hendaknya tetap mengacu kepada kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan sama halnya dengan melindungi kehidupan untuk generasi mendatang, tambahnya. (sumber : http://www.pu.go.id)